Subversif pada awalnya sebuah istilah militer
dan mengacu pada aksi serta aktifitas ilegal anti kepentingan negara.
Tujuan utama dari aksi ini adalah menggulingkan pemerintahan yang
berkuasa. Subversi merupakan salah satu cabang dari perang ireguler. Ada
definisi lain mengenai subversi yang mengacu pada perubahan sistem
politik sebuah negara atau menciptakan perubahan mendasar dalam
nilai-nilai sebuah pemerintahan.
Perubahan ini terkadang melalui kekerasan seperti kudeta, teror dan memaksakan perang atau terkadang melalui jalan damai dengan menerapkan program yang disusun sebelumnya. Jalan ini biasanya memakan waktu panjang untuk menebar pengaruh di sendi-sendi politik sebuah pemerintah. Tindakan ini juga dikenal dengan langkah subversi lunak. Kedua jalan ini memiliki hasil tunggal. Yakni, perubahan pemerintahan dan menggulingkan sebuah negara.
Subversif lunak untuk saat ini memiliki beragam sebutan dan terkadang ada perbedaan halus di antaranya. Namun pada akhirnya esensi dan cakupannya satu. Tujuan kolektif dari subversi lunak, terlepas dari sebutan yang ada adalah perubahan nilai-nilai. Konsep non violence action atau aksi tanpa kekerasan, perjuangan damai mengembangkan demokrasi dan penumbangan diktatorisme tercatat sebagai konsep yang diterima rakyat dan kemasan baru dari perang lunak.
Oleh karena itu, subversi lunak memiliki esensi sosial, dimana anasir sosial mulai merongrong kedaultan sistem politik. Dengan kata lain, selama proses sosial-politik ini, masyarakat menjadi ajang pertempuran antarkekuatan, serta persaingan antarorganisasi sipil dan pemerintah untuk meraih posisi di tengah masyarakat.
Namun begitu, harus diperhatikan bahwa subversi lunak adalah proses panjang dan terus menerus, sehingga selama proses tersebut sebagian kepatuhan rakyat dan akseptabilitas pemerintah berpindah ke pihak lain, seperti organisasi non pemerintah atau kelompok etnis. Selama proses ini, ketika pejabat pemerintah tidak menjalankan secara benar berbagai program seperti jaminan sosial, tindakan yang tepat dalam menangani penyakit tertentu, administrasi perkotaan, inflasi, keamanan sosial, munculnya kelompok baru dengan tuntutan yang baru pula dan pembatasan politik merupakan faktor yang mempermudah aksi subversi.
Dalam hal ini, pemain asing terlibat mudah untuk melancarkan aksi subversi lunak dan memanajemennya. Target mereka adalah mempersiapkan peluang sosial yang diperlukan bagi pembentukan atau perluasan aksi subversi di tengah masyarakat. Sebaliknya, ketika sebuah pemerintah memiliki loyalitas masyarakat dan popularitas sosial, maka metode subversi lunak tidak efektif.
Salah satu contoh nyata upaya langkah subversi lunak adalah kinerja Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran. Menyusul kemenangan Revolusi Islam di Iran dan pemutusan hubungan kedua negara, Amerika menggunakan beragam taktik dan strategi untuk melemahkan, mengucilkan, mempersulit dan menghancurkan sumber-sumber Iran serta menciptakan rasa putus asa terhadap bangsa Iran. Meski di sejumlah kasus ada bentrokan militer terbatas antara kedua negara, namun secara global subversi lunak merupakan kebijakan utama Washington dalam menghadapi Tehran.
Dalam hal ini, langkah subversi lunak dan perubahan pemerintah di Iran oleh Amerika selama beberapa tahun terakhir terus ditindaklanjuti melalu berbagai metode mulai dari bantuan kepada oposisi di luar negeri dan pengorganisasian langkah mereka. Memicu ketegangan dan tuntutan etnis, sektarianisme, sanksi ekonomi secara menyeluruh dan pemanfaatan wacana humanitarian internasional untuk menekan Iran. Bahkan dalam hal ini, Kongres Amerika telah mengalokasikan dana khusus.
Di butir 7041 UU HR 2029 yang dikenal dengan CAA dan diratifikasi Kongres Amerika Serikat pada 18 Desember 2015 dan pembatasan keras terhadap warga 38 negara dunia terkait lawatan investasi dan perdagangan dengan Iran. Selain dialokasikan dana untuk menerapkan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dengan dalih terorisme, HAM, rudal balistik dan pengembangan senjata juga dialokasikan dana khusus untuk menumbangkan pemerintahan Iran secara lunak.
Butir D di pasal 7041 aksi subversi ini dilancarkan di bawah program demokrasi dan penanggung jawab proyek ini diserahkan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang saat ini dipegang John Kerry. Jumlah dana yang dialokasikan bagi proyek subversi lunak di pasal 7041 tidak jelas dan sepertinya sangat rahasia. Namun di pasal 7032 di UU tersebut secara global dana yang dialokasikan sekitar 2,3 miliar dolar. Dana tersebut, selain ditargetkan kepada Iran, juga sejumlah negara masuk dalam proyek ini seperti Rusia.
Poin penting terkait proyek demokrasi yang diklaim Washington tidak ditemukan nama Arab Saudi. Padahal di butir C dari pasal 7032 arti dari program demokrasi telah dijelaskan dengan gamblang dan maksudnya adalah program-program seperti kedaulatan yang baik, pemilu bebas dan kompetitif, kebebasan berpendapat, kebebasan demokrasi dan agama, HAM, hak buruh dan reformasi hukum. Program tersebut tidak pernah dapat ditemukan di negara seperti Arab Saudi.
Untuk memperoleh bujet ini, prioritasnya dikhususkan bagi organisasi yang menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Sementara identifikasi dalam hal ini berada di tangan Menlu atau Ketua Badan Pengembangan Internasional Amerika di bawah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Badan Pengembangan Internasional AS melalui dua cara akan menetapkan bujet bagi pelaksanaan program subversif lunak dan apa yang mereka klaim sebagai menempuh demokrasi dan kebebasan berpendapat. Jalur pertama mengidentifikasi tokoh atau organisasi pelaksana proyek melalui badan ini atau lembaga bantuan nasional untuk demokrasi NAD. Adapun jalur kedua, mengkaji permintaan sebuah organisasi, tokoh dan media yang berminat untuk menjalankan proyek ini.
Hingga kini, seberapa besar USAID dan NAD menghabiskan dana untuk menerapkan proyek tersebut di Iran belum ada rilis resmi, namun Kerry Bolton, dalam bukunya Revolution From Above halaman 258 dan 259 mengisyaratkan bahwa dua lembaga Amerika ini, selain memberikan dukungan dana besar-besaran terhadap apa yang mereka klaim bagi revolusi hijau di tahun 2009 di Iran hanya satu tahun menjelang pemilu, mereka mengkaji permintaan bantuan sebesar 20 juta dolar.
Menurut laporan Foreign Policy Journal, beberapa tahun sebelum pemilu 1388 Hijriah Syamsiah di Iran, dua lembaga ini aktif di Tehran. Condoliza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu di tahun 2006, yakni tiga tahun sebelum fitnah 2009 di Iran, meminta dana dari Kongres sebesar 75 juta dolar untuk mengembangkan HAM dan kebebasan berpendapat di Iran. NAD selama beberapa tahun menghabiskan dana sebesar 4,8 juta dolar untuk aktifitasnya di Iran.
Yang paling mengejutkan adalah meski adanya beragam proyek tersebut Presiden Amerika Serikat, Barack Obama masih mengklaim bahwa Washington tidak berencana menumbangkan pemerintahan Republik Islam di Iran. Selama periode kekuasaannya, Obama mengirim surat kepada Ayatullah Ali Khamenei, Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran yang menurut media Barat, tujuan sejati dari pengiriman surat tersebut adalah memberikan jaminan bahwa Amerika Serikat tidak berniat mengubah pemerintahan di Iran.
Namun realitas sangat berbeda dengan apa yang mereka klaim. Ucapan Rahbar di salah satu pidatonya merupakan jawaban paling tepat bagi gerakan Amerika ini. Ayatullah Khamenei berkata, “Kami tidak khawatir jika Anda ingin menumbangkan pemerintahan Islam atau tidak, dimana saat ini Anda bersikeras tidak berencana melakukannya. Saat itu, Anda menghendaki perubahan pemerintahan Islam dan Anda pun mengungkapkannya dengan transparan. Anda pun tidak dapat melakukan apa pun dan untuk selanjutnya Anda juga tidak akan pernah dapat melakukannya.