Berita Militer - Pasukan koalisi anti ISIS yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) telah
melakukan serangan sebanyak 22 kali ke sejumlah basis ISIS di wilayah Suriah
dan Irak dalam waktu 24 jam tanpa henti.
"Ada tiga serangan di dekat Hasaka, timur laut Suriah yang memukul unit taktis dan menghancurkan basis perlawanan ISIS, bunker serta eskavator," ujar juru bicara pasukan koalisi seperti dinukil dari Independent, Senin (17/8/2015).
"Ada tiga serangan di dekat Hasaka, timur laut Suriah yang memukul unit taktis dan menghancurkan basis perlawanan ISIS, bunker serta eskavator," ujar juru bicara pasukan koalisi seperti dinukil dari Independent, Senin (17/8/2015).
Selain serangan di dekat Hasaka, serangan tersebut juga menyasar sasaran di Aleppo yang berhasil memukul mundur unit taktis ISIS. Serangan juga diarahkan ke Kobani, kota yang berdekatan dengan Turki dan dikuasai pasukan Kurdi.
Di kota itu, serangan berhasil menghancurkan tiga posisi pertempuran dan unit taktis ISIS.
Sedangkan serangan bersama dengan pasukan pemerintah Irak, pasukan koalisi melancarkan 15 serangan dengan menargetkan markas ISIS dan peralatan tempur yang ada di dekat Baiji, Fallujah, Mosul, dan Sinjar.
Serangan udara di Irak dilancarkan di tengah kekacauan politik dalam negeri yang melanda negara itu. parlemen Irak menyerukan pengadilan terhadap mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan puluhan pejabat lainnya karena dianggap bertanggung jawab atas jatuhnya Mosul ke tangan ISIS tahun lalu.
Tim parlemen Irak menuduh Maliki tidak memiliki infromasi yang akurat terkait ancaman yang ditujukan ke Mosul karena ia memilih pejabat yang korup.
Sementara Perdana Menteri Haider al-Abadi memerintahkan komadan militer yang meninggalkan pos mereka di Ramadi, ibukota Provinsi Anbar yang diserbu oleh ISIS pada bulan Mei lalu, untuk datang dan menjalani persidangan militer. Dalam seminggu ini, Abadi telah melakukan reformasi di dalam tubuh pemerintah Irak. Ia mencoba mengembalikan sepertiga wilayah Irak yang hilang diambil oleh ISIS. Ia juga memangkas 11 pos kementerian, termasuk memecat tiga Wakil Perdana Menteri dan menggabungkan empat kementerian yang serupa.