LiputanIslam - Presiden Rusia Vladimir Putin
akhirnya mencabut larangan penjualan senjata pertahanan udara canggih
S-300 ke Iran. Demikian keterangan pers pemerintah Rusia menegaskan.
“Dekrit Presiden mencabut larangan pengangkutan melalui wilayah
Rusia, termasuk pengangkutan udara, dan eksport dari wilayah Federasi
Rusia ke Republik Islam Iran, baik melalui udara maupun laut, atas
sistem pertahanan udara S-300,” demikian pernyataan tersebut seperti
dilaporkan kantor berita RIA Novosti yang dilansir Russia Today, Senin (13/4).
Dekrit tersebut ditandatangani Presiden Vladimir Putin. Presiden
sebelumnya, Medvedev, membatalkan penjualan senjata itu tahun 2010
setelah adanya larangan dari PBB. Iran dan Rusia menandatangani kontrak
penjualan 5 sistem pertahanan udara S-300 pada tahun 2007 senilai $800
juta. Dengan dekrit ini dipastikan Iran akan bisa segera memiliki
rudal-rudal canggih S-300, meski saat ini belum ada konfirmasi tentang
kapan pengiriman itu akan dilakukan.
Akibat pembatalan itu hubungan kedua negara memburuk dan Iran
menuntut Rusia ke arbitrase internasional di Genewa dengan tuntutan
ganti rugi $4 miliar.
Setelah bertahun-tahun negosiasi, pada bulan Februari 2015 lalu Rusia
menawarkan kepada Iran senjata pengganti yang sepadan, yaitu
Antey-2500. Iran menjawab akan mempertimbangkannya. Iran sendiri
kemudian diketahui berhasil mengembangkan senjata pengganti buatan
sendiri Bavar 373 yang diklaim Iran lebih canggih dibandingkan S-300.
Terakhir kali Rusia mengirim S-300 ke luar negeri adalah tahun 2010,
sebanyak 15 unit yang dikirim ke Cina. Sejak saat itu produksi senjata
ini dihentikan setelah produsennya, Almaz-Antey, memproduksi sistem
pertahanan udara yang lebih canggih, S-400. Cina juga menjadi negara
yang mendapat kehormatan untuk menjadi pembeli pertama S-400 systems.
Saat ini S-300 dianggap sebagai satu sistem pertahanan udara
tercanggih di dunia dan telah digunakan oleh beberapa negara, seperti
Aljazair, Azerbaijan, Belarusia, Siprus, Kazakhstan dan Vietnam. Rusia
disebut-sebut juga memiliki senjata ini, meski belum terkonfirmasi oleh
pejabat setempat.